adminFoto: Ketua Umum Pimpinan Pusat GMKI Korneles Galanjinjinay, sumber foto: Ist
Stramed–Jakarta, Momentum hari Buruh, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melalui Akspel Forum for Young Leader mengelar diskusi virtual dengan tema May Day “Ciptakerja Ditunda, PHK Melanda, Pra-kerja Waspada” Sabtu (2/5/2020).
Diskusi Virtual ini di buka langsung oleh Korneles Galanjinjinay (Ketua Umum GMKI) serta dihadiri enam narasumber diantarannya Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI), Benny Rhamdany (Kepala BP2MI), Prof. Muchtar Pakpakhan (Tokoh Buruh), Timboel Siregar (Pengamat Tenaga Kerja & Jaminan Sosial), Ayub Manuel Pongrekun (Pengusaha Muda), Enny Sri Hartati (Ekonom Indef) dan dimoderatori oleh Christian Patricho Adoe (Pengurus Pusat GMKI).
Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay dalam sambutannya, menyatakan Presiden telah menyatakan stop pembahasan Omnibus Law Cipta kerja. Tapi kenapa Baleg DPR RI tetap ada membahas secara virtual.? Sebaiknya Pemerintah Bersama DPR RI focus dulu kepada pandemic yang melanda bangsa kita. Serta meminta pembahasan seluruh cluster Omnibus Law yang pro kontra bisa ditarik dan di bahas ulang dengan melibatkan seluruh akademisi serta terkhusunya untuk cipta kerja melibatkan kelompok buruh dan pekerja.
Lebih lanjut Korneles menambahkan data PHK dan Pekerja dirumahkan total sekitar 2,8 juta orang. Kita berharap ada peran ekstra sinergisitas pemerintah dan dpr ri untuk mampu mempengaruhi perusahaan perusahaan agar tidak sewenang wenang dalam memberi phk.
“Artinya, Perusahaan-perusahaan bersar yang sudah puluhan tahun, buruh juga berkontribusi dalam memperkaya pengusaha pengusaha. Mungkin dua sampai tiga bulan perusahaan bisa membantu kelompok buruh dan pekerja untuk menyelesaikan masalahnya. termasuk juga pemerintah dalam kebijakan-kebijakan dan bantuan social yang dapat meringankan kelompok buruh dan pekerja yang dirumahkan serta yang terancam di PHK.” Pungkas Ketua Umum Gmki
Lanjutnya, kartu pra-kerja seharusnya bisa melibatkan daerah. Dana yang cukup besar yang di ambil oleh platform platform pengusaha yang justru punya jaringan investasi dari luar. Jangan sampai ada investor yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan.
“ini masukan juga agar pemerintah dapat mengoptimalkan pemerintah daerah. Misalnya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau kementrian terkait yang justru bisa menjangkau daerah daerah. Dan kita juga menanyakan kementrian ketenaga kerjaan tidak ada di situ lebih banyak kemenko Perekonomian lebih gencar. Seharusnya konseptor dari kemenko perekonomian sedangkan hal teknis serahkan kepada kementrian ketenaga kerjaan”. Tegasnya korneles. (AFFYL)
Glembert