Glembert
KN. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri, disusul Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang memutuskan menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Pelaksana Tugas Ketum. Bagi bakal calon (balon) kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, atau gubernur, suasana menjadi runyam dan menegangkan!
Masalahnya adalah, apakah rekomendasi yang telah diberikan DPP Golkar kepada ratusan balon itu masih berlakuatau dibatalkan?
Seorang pengurus DPP Golkar, yang juga Tenaga Ahli Anggoota DPR RI dari Golkar, sebut saja Luqman namanya, mengabarkan bahwa semua rekomendasi itu ditunda.
Penundaan ini senada dengan keterangan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar, Maman Abdurrahman. Ia menyatakan peta politik balon kepala daerah dari Golkar berpeluang berubah setelah Airlangga Hartarto mundur.
Sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan secara resmi, nama balon masih dinamis. “Segala sesuatunya baru bisa dipastikan setelah mendaftar di KPU,” kata Maman kepada wartawan di kantor DPP Golkar.
Nah, untuk mendapatkan rekomendasi itu saja, para balon sudah keluar duit lumayan besar. Soalnya, “Tidak ada makan siang gratis dalam politik”: begitu adagium politik yang berlaku. Dan harga rekomendasi dari DPP Golkar itu tentu tidak akan di bawah Rp100 juta rupiah.
Menurut pengumuman DPP Golkar yang dicatat media massa, Golkar telah menerbitkan rekomendasi untuk 22 calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada 2024.
Selain itu, Golkar juga memberikan rekomendasi kepada 278 calon kepala daerah untuk kabupaten/kota, dengan tambahan dukungan kepada 309 calon bupati/wakil bupati maupun calon wali kota/wakil wali kota. Semula akan pengumuman lebih lanjut mengenai rekomendasi tambahan kepada bAlon kepala daerah lain pada 18 Agustus 2024. Tetapi sejak Airlangga mengundurkan diri mendadak dan Golkar dipimpin Plt Agus Gumiwang, semua rekomendasi itu ditunda.
Alhasil, lebih dari 300 balon kepala daerah deg-degan jantungnya. Sebab, bisa saja rekomendasi mereka dibatalkan, diganti balon yang baru.
Kalau ini terjadi, mereka mesti mencari rekomendasi baru dari partai lain, yang tentu saja sulit didapat, karena sebagian besar partai politik sudah mengumumkan balon yang akan didukungnya dan diberi rekomendasi.
admin
