admin
KN-JAKARTA, Pemerintah menawarkan inovasi berupa teknologi pemindai makanan basi untuk menekan angka keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inovasi yang digagas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diperkenalkan di tengah melonjaknya jumlah korban keracunan di berbagai daerah.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 12.656 orang menjadi korban keracunan MBG sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat menyusul kasus keracunan massal terbaru di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang berdampak pada 360 orang. Secara akumulatif sejak 2025, total korban telah mencapai 40.759 orang di 36 provinsi, dengan kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah (34%), Jawa Timur (18%), dan Jawa Barat (9%).
Respons Pemerintah dan Spesifikasi Alat
Alat pemindai bertajuk Fresh Scan atau Food Guard tersebut dipamerkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta dipresentasikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Alat ini bekerja dengan mendeteksi gas pembusukan dan memicu sensor peringatan.
Fungsi Alat: Mendeteksi emisi gas yang dihasilkan oleh makanan yang membusuk.
Status Pengembangan: Masih dalam tahap penyempurnaan oleh BRIN dan belum siap diimplementasikan dalam waktu dekat.
Rencana Operasional: BGN belum merincikan pola distribusi alat, apakah akan ditempatkan di setiap sekolah atau satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Kritik Pakar: Masalah Sistemik, Bukan Sekadar Alat
Gagasan ini memicu kritik tajam dari para ahli dan pengamat pendidikan yang menilai langkah pemerintah cenderung bersifat sporadis dan tidak menyasar akar masalah.
Kritik Ahli Gizi (Tan Shot Yen): Makanan yang memicu keracunan tidak selalu menunjukkan tanda pembusukan fisik. Alat tersebut dianggap tidak mampu mendeteksi cemaran bakteri berbahaya seperti E. coli atau Salmonella. Tan mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG untuk membenahi sertifikasi laik higiene sanitasi dan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
Sorotan MBG Watch (Isnawati Hidayah): Keamanan pangan merupakan persoalan rantai pasok yang menyeluruh—mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pemrosesan, hingga distribusi. Pengadaan alat baru berpotensi memicu pemborosan anggaran tanpa menyelesaikan persoalan mendasar.
Rekomendasi JPPI (Ubaid Matraji): Pemerintah didorong mengubah model MBG menjadi berbasis sekolah atau komunitas lokal guna memangkas jarak dan waktu distribusi, sekaligus memberdayakan kantin sekolah dan puskesmas setempat.
Foto: MBG. sumber: Radar Jogja
Glembert