IPW Ungkap Eks Kapolda Kalbar Diperiksa Propam Terkait Kasus Korupsi Tambang Aseng

KN-JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap adanya informasi pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar), Irjen Pipit Rismanto, oleh Divisi Propam Mabes Polri.

​Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan kasus korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Quality Success Sejahtera (QSS) yang menjerat pengusaha tambang bauksit, Sudianto alias Aseng. Aseng sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 21 Mei 2026 lalu.

​Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyebut pemeriksaan ini muncul setelah adanya isu di masyarakat yang mempertanyakan mengapa aktivitas tambang ilegal Aseng bisa berjalan bertahun-tahun (periode 2017–2025) tanpa tersentuh hukum di wilayah Kalbar.

​”IPW mendapatkan informasi bahwa ada pemeriksaan memang terhadap eks Kapolda Kalbar oleh Propam Mabes Polri. Peristiwa ini dilatarbelakangi dengan dikaitkannya ditangkapnya Sudianto alias Aseng,” kata Sugeng, Jumat (5/6/2026).

​Sugeng menduga penyidik Jampidsus Kejagung tengah menekan Aseng untuk membuka suara terkait pihak yang menjadi pelindung (backing) bisnisnya. Namun, ia mengingatkan bahwa pengakuan saja tidak cukup dan Propam harus tetap bersandar pada alat bukti yang kuat.

​Di sisi lain, isu ini mencuat bersamaan dengan momentum serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Kalbar dari Irjen Pipit Rismanto kepada Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar yang dipimpin Kapolri pada Minggu (1/6/2026). Bahkan, beredar kabar tim Mabes Polri telah turun ke Pontianak untuk memeriksa sejumlah pihak.

​Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai keterkaitan pergantian jabatan Kapolda Kalbar tersebut dengan kasus hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Foto: Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, sumber: SuaraKarya.id

Related Posts

OTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi Agraria

KN. Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus menjadi…

BERDASARKAN DATA DAN FAKTA DARI KNKT… DALAM TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TELAH TERJADI ACCIDENT KAPAL TENGGELAM SEBANYAK 601 UNIT

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun… 601 kali Kapal tenggelam Data itu benar. Berdasarkan data Basarnas + sorotan Komisi V DPR : Sepanjang Januari – 15 Agustus 2026 ada 601 operasi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *