admin
KN-JAKARTA – Sekelompok massa yang mengatasnamakan Konsorsium Nasional Transparansi Anggaran (KANTA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026) siang.
Aksi yang dipimpin oleh Ismail Marcos sebagai koordinator lapangan ini membawa tuntutan terkait dugaan korupsi dan penggelembungan anggaran (mark-up) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam orasinya, massa menyoroti dua proyek yang dinilai tidak wajar, yaitu:
Anggaran Proyek Sertifikasi Halal senilai Rp134,8 miliar yang diduga memiliki selisih anggaran mencurigakan.
Pengadaan Printer dengan harga mencapai Rp12 juta per unit, padahal harga pasarannya diduga hanya berkisar Rp1,6 juta.
Massa mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGN, Dohardo Pakpahan, untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik mengenai kejanggalan anggaran tersebut.
“Kami melihat ada anggaran yang mark-up di lingkungan Badan Gizi Nasional. Bagaimana mungkin satu buah printer seharga Rp12 juta per unit? Ini sangat tidak logis. Oleh karena itu, KPK harus mengusut tuntas,” ujar massa dalam orasinya di depan Gedung KPK, Senin (8/6/2026).
Selain mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Dohardo Pakpahan serta memeriksa aliran dana proyek tersebut, massa juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) segera melakukan audit investigatif menyeluruh.
Kasus ini mencuat hanya berselang beberapa hari setelah Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, diamankan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus hukum lain, yang kemudian posisinya digantikan oleh Nanik S. Deyang. Massa menegaskan agar aparat penegak hukum menindak tegas semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu demi menyelamatkan keuangan negara.
