admin
KN-DEPOK – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bersama Majalah Prisma menggelar diskusi publik sekaligus nonton bareng (nobar) film dokumenter investigatif berjudul “Pesta Babi”.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lt. 2 Kantor LP3ES, Cinere, Depok pada Senin (25/5/2026) ini membedah realitas kelam pembangunan di Tanah Papua serta potret kemunduran demokrasi di tingkat nasional.
Diskusi hangat ini dipandu oleh aktivis sosial Swary Utami Dewi, dengan menghadirkan tiga narasumber lintas sektor: Cahyo Pamungkas (Dewan Pengurus LP3ES), G.K Suhassatya (Prisma), dan Prof. Dzuriyatun Toyibah (Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Papua Road Map vs Film ‘Pesta Babi’: Potret Kolonialitas modern
Dewan Pengurus LP3ES, Cahyo Pamungkas, membuka pemaparan dengan mengaitkan film “Pesta Babi” dengan Papua Road Map (PRM) yang diterbitkan LIPI pada 2008 lalu. Jika PRM LIPI merupakan kerangka analisis kebijakan akademik-negara untuk merumuskan solusi konflik secara sistemik, maka film “Pesta Babi” hadir sebagai karya dokumenter kritis yang menyajikan realitas mentah di lapangan.
Cahyo mengungkapkan bahwa pemutakhiran riset yang dilakukan dari tahun 2016 (tentang politik kaum muda), 2020 (tentang pembangunan dan marjinalisasi), hingga riset HAM Papua tahun 2025 menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan di bumi Cendrawasih.
”Film ‘Pesta Babi’ beririsan kuat dengan temuan riset kami. Ada konflik segitiga yang tak kunjung usai antara negara, kekuatan modal, dan Orang Asli Papua (OAP). Dampaknya adalah eksploitasi tanah adat dan marjinalisasi masyarakat lokal akibat kebijakan pembangunan yang dipaksakan,” jelas Cahyo.
Ia juga menambahkan bahwa meski kolonialisme klasik (penjajahan fisik-militer) telah usai, Papua kini menghadapi fenomena “Kolonialitas”—yaitu warisan mental dan struktur penjajahan yang mewujud dalam bentuk penguasaan tanah secara tidak langsung lewat investasi, ekonomi, dan kebijakan yang meminggirkan hak-hak adat.
Prisma: Indonesia Diambang Negara Fasis dan “Politik Dagelan”
Sorotan tajam terhadap kondisi demokrasi nasional disampaikan oleh perwakilan Prisma, G.K Suhassatya. Ia menyoroti maraknya pembubaran diskusi sipil akhir-akhir ini dan mengaitkannya dengan 5 kriteria negara fasis:
- Nasionalisme Ekstrem (Ultranasionalis): Anggapan semu bahwa negara paling kuat tanpa melihat fakta riil.
- Negara Otoriter: Pembatasan kebebasan masyarakat sipil lewat regulasi ketat.
- Negara Totaliter: Negara mengintervensi ranah sipil yang sangat privat, termasuk membubarkan acara menonton film.
- Militerisme yang Meluas: Masuknya peran militer ke segala aspek non-pertahanan, seperti program cetak sawah hingga penertiban sipil.
- Penciptaan Musuh Bersama: Masih laku digunakannya narasi-narasi tuduhan “antek asing”.
Berdasarkan kelima indikator tersebut, Suhassatya mempertanyakan apakah NKRI saat ini sudah bergeser menjadi “Republik Oligarki yang Fasis”. Ia juga mengkritik matinya politik intelektual para pendiri bangsa yang kini justru bergeser menjadi “Politik Dagelan”.
”Politik kita saat ini tidak lagi mengajak rakyat untuk berpikir kritis, melainkan mendegradasi ruang publik menjadi sekadar arena membuat meme atau stiker Whatsapp. Kita dinidabobokan oleh tren media sosial, sementara tanpa sadar kita sedang masuk dalam jebakan politik dagelan,” kritik Suhassatya.
Pemerintah Tutup Mata, Publik Rindukan Pendekatan Humanis Gus Dur
Sementara itu, Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dzuriyatun Toyibah, menyoroti adanya benturan cara pandang yang ekstrem antara pemerintah-militer dengan kelompok masyarakat sipil terkait Papua. Di satu sisi, pemerintah berlindung di balik otoritas konstitusi bahwa bumi dan air dikuasai negara untuk pembangunan, namun di sisi lain, keuntungan ekonomi riilnya (akamsi/anak kampung sini) sangat minim dinikmati oleh warga lokal.
Prof. Dzuriyatun menilai bahwa pemerintah saat ini terkesan berusaha menutup-nutupi situasi konflik yang sebenarnya terjadi di Papua agar tidak terlihat oleh publik luas.
Menutup diskusinya, ia mengajak semua pihak untuk merefleksikan kembali gaya kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menyelesaikan persoalan Papua secara damai dan bermartabat.
”Kita semua tentu berharap NKRI tetap utuh. Untuk itu, kita harus mengacu pada apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur. Beliau sangat menghargai harkat kemanusiaan warga Papua, salah satunya dengan mengembalikan nama ‘Papua’ (yang sebelumnya Irian Jaya) hingga memilih bermalam di Papua demi menyaksikan pergantian milenium bersama masyarakat di sana,” pungkas Prof. Dzuriyatun.
Glembert
