DPRK Pidie Jaya Dinilai Tidak Terlihat Perannya Pasca Bencana, Genpos: Jangan Hanya Diam Saat Rakyat Kesusahan

KN. Pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pidie Jaya, hingga saat ini publik menilai peran DPRK Pidie Jaya belum terlihat secara nyata dalam mengawal nasib masyarakat terdampak.

Koordinator Aliansi Generasi Positif Pidie Jaya (Genpos), Mirzatul Akmal (Black), menilai DPRK seharusnya hadir sebagai garda pengawasan terhadap penyaluran bantuan serta memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan perhatian yang layak.

“Dalam kondisi pasca bencana seperti ini, DPRK tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka memiliki fungsi pengawasan yang jelas terhadap pemerintah daerah, termasuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar terdampak,” ujar Black.

Menurut Black, di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan serius, mulai dari desa yang terdampak namun nihil penerima bantuan hingga kerusakan sektor ekonomi masyarakat seperti tambak ikan dan udang yang patah akibat bencana namun belum mendapat perhatian serius.

“Banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat kerusakan tambak, namun hingga hari ini belum ada kejelasan bantuan pemulihan. Ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat: di mana peran DPRK sebagai wakil rakyat?” tegas Black.

Black juga menilai DPRK seharusnya dapat menggunakan kewenangannya untuk memanggil dinas terkait seperti Dinas Sosial, BPBD, maupun instansi lainnya guna melakukan evaluasi terhadap mekanisme pendataan serta penyaluran bantuan.

“Kami berharap DPRK tidak hanya aktif ketika momentum politik saja, tetapi benar-benar hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan,” tambah Black.

Genpos Pidie Jaya mendorong agar DPRK segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan, mengevaluasi penyaluran bantuan, serta memastikan tidak ada masyarakat terdampak yang terabaikan.

“Rakyat tidak membutuhkan janji, rakyat membutuhkan keberpihakan nyata,” tutup Black.

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *