Kadis ESDM Sulut Perjelas Aturan Main Tambang: Dari Kewenangan Pusat Hingga Nasib Pulau Bangka

KN-MANADO, Kepala Dinas ESDM Sulawesi Utara, Fransiscus Maindoka, memberikan penjelasan komprehensif terkait dinamika sektor pertambangan di Bumi Nyiur Melambai. Penjelasan ini mencakup peralihan kewenangan izin, perlindungan hak atas tanah masyarakat, hingga status terkini wilayah pariwisata.

Kewenangan Izin Ada di Tangan Pusat
​Maindoka menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah provinsi tidak lagi memiliki wewenang menerbitkan izin tambang mineral logam (termasuk emas). Seluruh kebijakan dan izin saat ini sepenuhnya menjadi domain Pemerintah Pusat di Jakarta. Izin yang ada saat ini merupakan produk warisan pemerintahan sebelumnya.

Ekspansi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
​Pemerintah mencatat adanya dampak positif dari perluasan deliniasi WPR. Gubernur Sulut terus memperjuangkan legalitas WPR ini agar masyarakat bisa mengelola sumber daya alam secara sah. Salah satu wilayah yang diusulkan menjadi WPR adalah Ratatotok, sebagai solusi untuk melegalkan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) atas permintaan masyarakat sendiri.

Perlindungan Tanah Pasini dan Hak Masyarakat
​Terkait isu kepemilikan lahan, Dinas ESDM menekankan dua poin krusial:

Bukti kepemilikan lahan wajib diunggah ke sistem Online Single Submission (OSS). Izin tidak akan terbit di atas lahan yang statusnya belum jelas.

Jika ada tumpang tindih dengan tanah pasini atau ulayat, perusahaan wajib menyelesaikan ganti rugi atau kemitraan sebelum beroperasi.

Pulau Bangka Resmi Jadi Kawasan Pariwisata
​Menjawab keraguan publik, Maindoka memastikan bahwa Pulau Bangka bukan lagi kawasan tambang. Berdasarkan revisi RTRW yang disetujui Menteri ATR/BPN pada 19 Februari 2026, Pulau Bangka kini difokuskan sebagai kawasan pariwisata kunci untuk mendukung Destinasi Super Prioritas Likupang.

“Arahan pengembangan Pulau Bangka ke depan fokus pada sektor pariwisata dengan daya tarik titik selam dan sabana. Masalah pertambangan di sana resmi selesai melalui revisi tata ruang,” tegas Maindoka.

Foto: Kepala Dinas ESDM Sulut, Fransiscus Maindoka, sumber: BeritaManado.com

 

 

Related Posts

Cegah Korupsi dari Kampus, KPK dan Menag Bedah Bahaya Gratifikasi dalam Perspektif Islam

KN-JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan para tokoh agama dan akademisi menggelar webinar Pendidikan Antikorupsi Pendidikan Tinggi (Dikti) pada Kamis (4/6/2026). Mengusung tema “Gratifikasi Dalam Perspektif Agama Islam”,…

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di 3 Wilayah, Mantan Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Imigrasi Resmi Ditahan

KN-JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) besar-besaran yang menjaring belasan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *