admin
KN-JAKARTA, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengawasan Pembangunan (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan, keputusan President Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) adalah strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mengadvokasi dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Bagaimanapun, Indonesia membutuhkan keterlibatan yang luas dengan kekuatan global (global powers) untuk membangun bargaining power atau posisi tawar, tanpa hal ini pengaruh Indonesia atas isu-isu internasional akan selalu terbatas.
Presiden Prabowo Subianto menolak komitmen Indonesia untuk membayar $1 miliar untuk Board of Peace, karena kontribusi Indonesia terkait peacekeeping daripada pemberian dukungan pendanaan. Prabowo menegaskan Indonesia menawarkan menjadi bagian peacekeeping forces, khususnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dengan syarat ada gencatan senjata atau ceasefire yang disepakati.
Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan misi pasukan TNI ke Gaza, Palestina bukan untuk melucuti persenjataan Hamas atau terlibat dalam operasi militer (engage in military operations), tetapi lebih fokus melindungi warga Palestina yang berada ditengah konflik. Penegasan Prabowo jelas menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam BoP dan ISF tidak berada dibayang-bayang AS dan Israel. Indonesia tetap menegakkan harga diri bangsanya dan semangat konstitusinya untuk aktif menjaga perdamaian dunia.
Bagaimanapun juga, pernyataan Presiden dan juga Kepala Bappisus menegaskan bahwa kritikan keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah bentuk kurang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengurangi makna politik bebas aktif Indonesia serta tidak sesuai dengan semangat non blok yang disuarakan kelompok kepentingan dan prominent figure yang tidak konsisten jelas terbantahkan, karena kemerdekaan Palestina jelas salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini.
Justru melalui BoP inilah Indonesia membawa semangat dan filosofi politik luar negeri bebas aktif dan gerakan non blok yang intinya selaras dengan semangat pembukaan UUD 1945 yaitu menjaga perdamaian dunia dan menggelorakan resolusi konflik secara damai dengan memengaruhi dan merukunkan state and non state actor yang terlibat, serta individual actor yang dominan.
Penundaan pengiriman pasukan
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengatakan, PKS mendukung keputusan pemerintah menunda mengirim personil TNI ke Gaza, Palestina, karena situasi di Gaza masih bergejolak dan highly volatile, sehingga meningkatkan risiko keselamatan personal dan kedaulatan negara lain (the sovereignty of other states).
Sementara, Jubir Kemenlu Vahd Nabyl mengatakan, rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza ditunda, termasuk diskusi tentang Board of Peace (BoP), yang pembentukannya merupakan inisiatif Presiden Donald Trump. Vahd menjelaskan pemerintah Indonesia terus memonitor perkembangan dan situasi di Timteng, dan keterlibatan Indonesia dalam the International Stabilization Force (ISF) selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional dan hukum internasional (Erlangga Pratama)
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Glembert
