RUU CIPTA KERJA HARUS KUAT DI TATARAN IMPLEMENTASI UNTUK KEMAJUAN UMKM

Stramed, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Manimbang Kahariady menyambut baik semangat memperbaiki sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkandung di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Menurut Manimbang, keberadaan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur soal kemudahan investasi hingga fasilitasi UMKM sedianya tidak kuat di atas kertas, namun juga kuat di tataran implementasi.

“Semangatnya kita sambut baik, tapi harus ada upaya yang kongkret, komprehensif, dan menyeluruh untuk memberi solusi kepada UMKM. RUU ini tidak hanya kuat di atas kertas, tapi juga kontekstual di lapangan,” kata Manimbang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/7).

Manimbang katakan, penerapan RUU Cipta Kerja nantinya lebih kontekstual dalam penerapannya bukan tanpa alasan.

Pasalnya, kemudahan regulasi sektor UMKM merupakan solusi jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terpaan pandemi covid-19.

“Sesungguhnya, semangat kita adalah membesarkan UMKM sebagai pilar paling penting dalam pembangunan ekonomi kita. Sebab, di lapangan mayoritas masyarakat adalah pelaku UMKM. Ini jantung ekonomi rakyat jadi harus diberi perhatian menyeluruh,” ucapnya.

“Ada optimisme di situ yang tergambar pada tiga hal. Pertama, ada keinginan kuat untuk memberikan legal standing lewat UU. Kedua, tidak cukup berhenti pada teks, tapi perlu upaya menyeluruh supaya ada solusi tepat untuk UMKM. Ketiga, tergantung pada semangat penyelenggara Undang-undang,” sambungnya.

Diketahui, dari data Kementerian Ketenagakerjaan, ada sekitar 1,7 juta orang dirumahkan dan terkena PHK sejak pandemi covid-19 menerpa Indonesia.

Selanjutnya, ada 1,3 juta orang yang juga terdampak, namun proses validasinya masih dilakukan. Sementara itu, data BPS menyebutkan per Februari 2020 Indonesia memiliki 137,91 juta angkatan kerja dan tercatat 6,88 juta orang menganggur.(Pojok Satu)

Related Posts

Bantuan internasional yang bersifat Non-Government to Government (Non-G2G)

KN. Hasil koordinasi Pemprov Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah saat ini hanya membenarkan bantuan internasional yang bersifat Non-Government to Government (Non-G2G) atau melalui lembaga non-pemerintah (NGO). Sedangkan untuk…

TANGSE MEMBARA! Massa “Kepung” Gunung Neubok Badeuk, Buru Mafia Tambang dan Perambah Hutan

KN. Amarah rakyat Tangse akhirnya meledak. Sabtu pagi (27/12/2025), suasana di kaki Gunung Neubok Badeuk mencekam saat sekitar 60 pria perkasa perwakilan dari Desa Pulo Mesjid 1, Pulo Mesjid 2,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *