adminStramed, Kita berharap sebetulnya semua undang-undang ini bisa kita selesaikan paling tidak satu periode, sehingga kita berharap setelah Pemilu 2024 kita punya sistem politik yang lebih baik, lebih sempurna, dan kita berharap punya cukup waktu yang lama untuk mengelaborasi, mendalami, mendiskusikan tentang undang-undang itu semua, ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam seminar ‘Quo Vadis RUU Pemilu’, Kamis (04/03).
Ada lima isu klasik, yang memang sangat erat berkaitan dengan kepentingan para partai politik, yakni pertama soal sistem Pemilu, terbuka-tertutup, kedua masalah Parliamentary Threshold PT). Ketiga adalah distric magnitude, jumlah atau lokasi besaran kursi per Dapil. Keempat soal Presidential Threshold yang sekarang 20 % dan 5 %, ada keinginan untuk menurunkannya. Kelima tentang sistem penghitungan konversi suara ke kursi, jelasnya.
Ada isu yang lain, yakni di dalam undang-undang ini menyatukan dua undang-undang, yaitu UU Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016. UU Nomor 7 tahun 2017 ini adalah penggabungan tiga unsur undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum (legislatif) dan juga kemudian yang kedua undang-undang tentang pemilihan presiden, dan yang ketiga undang-undang tentang penyelenggara Pemilu, ungkapnya.(Red)
