Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Klaim Pemulihan Bencana Aceh 100% Adalah Pembohongan Publik

KN-BANDA ACEH, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo yang mengklaim pemulihan pascabencana di Aceh telah mencapai hampir 100 persen. Koalisi menilai klaim tersebut merupakan upaya sistemis untuk membohongi publik dan menutupi kondisi riil di lapangan.

​Pernyataan bersama ini dirilis pada 23 Maret 2026 oleh sejumlah organisasi, di antaranya MaTA, LBH Banda Aceh, AJI Banda Aceh, YKPI, ICAIOS, dan KontraS Aceh.

​Temuan di Lapangan Berbeda dengan Klaim

​Koalisi mengungkapkan bahwa realitas yang dirasakan masyarakat Aceh masih jauh dari kata pulih. Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:

Masih banyak warga yang belum memiliki hunian sementara dan terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi seadanya.

Saat kunjungan Presiden untuk shalat Idul Fitri di Aceh Tamiang, muncul laporan bahwa warga dipaksa keluar dan tenda pengungsian dibongkar hanya agar wilayah tersebut terlihat sudah pulih.

Sekolah-sekolah dilaporkan masih banyak yang rusak atau tertimbun longsor, sehingga siswa terpaksa belajar di bawah reruntuhan atau tenda darurat.

​Kritik terhadap Satgas Percepatan

​Koalisi menilai Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum memberikan dampak besar karena kendala kewenangan yang masih tersebar di tiap kementerian. Selain itu, Satgas Pemantauan DPR RI juga dikritik karena dianggap tidak menjalankan fungsinya dalam mengawasi proses pemulihan dan membiarkan klaim pemerintah tanpa validasi data lapangan.

​Desakan Status Bencana Nasional

​Mengingat luasnya dampak kerusakan rumah, lahan pencaharian, hingga fasilitas umum di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Koalisi mendesak Presiden agar:

1. ​Menetapkan status Bencana Nasional untuk bencana ekologis di Sumatra.
2. ​Mempercepat pembangunan hunian permanen dan fasilitas publik agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal.

​Koalisi menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional sangat relevan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini dinilai berjalan lambat.

​