MIRAH SUMIRAT : BELUM ADA RENCANA MENGGUGAT OMNIBUS LAW KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Stramed-Jakarta. Jika Omnibus Law tetap disahkan, ASPEK Indonesia belum berpikir ke arah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), apalagi kredibilitas MK masih dipertanyakan. Sekarang di dalam agenda dan rencana kami adalah masih terus menggunakan perlawanan dengan terus aksi di semua daerah dan nasional jika pemerintah dan DPR RI nekat mengesahkan Omnibus Law.

Demikian dikemukakan Mirah Sumirat kepada Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, beberapa elemen buruh, mahasiswa dan civil society melakukan aksi unjuk rasa menyoroti Omnibus Law atau menolak Omnibus Law setidaknya menjadi ukuran paling penting bagi DPR dan pemerintah bahwa secara nyata seluruh rakyat menolak Omnibus Law tersebut dan pastinya ini sangat positif agar ada perhatian dari mereka.

“Jika ternyata RUU Ciptaker tetap disahkan, maka bentuk respons dari elemen buruh akan terus melakukan perlawanan lewat parlemen jalanan dalam hal ini aksi unjuk rasa besar-besaran secara masif dan terus menerus,” tegas Presiden ASPEK Indonesia ini seraya menegaskan, di masing-masing organisasi buruh sudah mempunyai agenda, termasuk ASPEK Indonesia memiliki agenda yang sama yaitu menolak RUU Omnibus Law di tanggal yang lain.

Menurutnya, dilihat dari gelagatnya, pembahasan RUU Ciptaker akan terus di lakukan meskipun aksi unjuk rasa terus dilakukan karena sudah menjadi agenda prioritas pemerintah (Red/Wijaya).

Related Posts

MPWAA Salurkan Ribuan Wakaf Al-Qur’an dari Tiga Negara untuk Korban Banjir Peureulak

​KN-ACEH TIMUR,  Majlis Penyerahan Wakaf Al-Qur’an Aceh (MPWAA) menyalurkan bantuan hasil donasi masyarakat dari tiga negara tetangga—Malaysia, Brunei, dan Singapura—untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu…

Legitimasi Kuat: Kepuasan Publik 79,9% Buktikan Kebijakan Presiden Prabowo Menjawab Kebutuhan Riil Rakyat

​KN-JAKARTA, Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh angka 79,9 persen dinilai bukan sekadar simbolis. Hasil ini menjadi penanda kuat bahwa kebijakan pemerintah saat ini memiliki legitimasi sosial…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *