adminFoto: Ye Hadi Alhamid/BK
Stramed-Kaimana, Papua Barat. Gubernur Papua, Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sepertinya sudah membuat draft perubahan revisi UU Otsus Papua, karena pengajuan sudah dilakukan tahun 2019 dan kelihatan sudah diterima pemerintah pusat, hanya lagi digodog oleh DPRRI.
Demikian dikemukakan Ye Hadi Alhamid kepada Redaksi belum lama ini seraya menambahkan, untuk perubahan undang-undang otsus itu sendiri, sehingga Pemda Papua/Provinsi Papua-Papua Barat sudah berkomunikasi dengan Kemendagri, bagaimana mencoba supaya jangan terulang, karena undang-undang Otsus yang diharapkan oleh orang Papua juga tidak menyentuh, sehingga DPRP dengan pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati-Bupati, Walikota telah berkomunikasi bagaimana apakah berlanjut atau kita stop, kita cari format lain.
Menurut anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kaimana ini, revisi uu otsus papua perlu dilakukan dan yang hal yang bagus dipertahankan, hal-hal yang kurang bagus harus direvisi.
“Ada juga bagian undang-undang yang kami inginkan disana bahwa Bupati juga putra daerah, sementara undang-undang Otsus kemarin menerapkan hanya sebatas Gubernur saja, kalau Bupatinya itu terserah orang warga negara Indonesia yang bermukim di Papua diberi hak yang sama,” usulnya (Red)
