MENOLAK OTSUS PAPUA DAN MENGAJAK REFERENDUM ADALAH PIKIRAN DAN STRATEGI SESAT
Oleh : Victor Alfons Jigibalom*) Stramed, Sekretariat Bersama Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus mengumumkan bahwa hingga 26 November sudah ada 102 organisasi sipil yang menyakan sikap dukung upaya PRP…
DPRP: RDP OTSUS ITU HAK MRP, BUKAN URUSAN KAPOLDA PAPUA DAN KEPALA DAERAH
Stramed, Dewan Perwaklian Rakyat Papua (DPRP) menegaskan, rapat dengar pendapat rakyat (RDP) dengan agenda membahas pelaksanaan efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) dari Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal…
DAP SUKU SENTANI TOLAK RDP, MINTA PEMERINTAH PUSAT AUDIT DANA OTSUS
Stramed-Sentani- Wakil Ketua Dewan Adat II Suku Sentani, Ondofolo Jakob Fiobetauw menolak dengan tegas pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggrakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dirinya mendukung dengan…
BUPATI JAYAPURA TOLAK RDPU OTSUS DAN SUDAH SELENGGARAKAN EVALUASI
Stramed, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E, M.Si. bersama seluruh komponen masyarakat adat Tabi dan Saireri menolak rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang pelaksanaan Otonomi…
BUDI ARWAN: KEBIJAKAN OTSUS ITU TETAP BERJALAN SEPANJANG UU NO. 21 TAHUN 2001 TIDAK DICABUT
Stramed-Jakarta. Kami perlu meluruskan kebijakan Otsus, karena narasi yang berkembang di masyarakat, terutama di Papua dan Papua Barat bahwa kebijakan otsus itu hanya berlaku selama 20 tahun, artinya nanti berikutnya…






