GlembertUU KUHAP siap-siap dijudicial review ke MK
KN. Dengan disepakatinya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP menjadi undang-undang oleh DPR dan pemerintah, sejumlah elemen masyarakat mempertimbangkan untuk membawa regulasi baru tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi…
Pemerintah c.q Polri patuhi keputusan MK : Menanti ketegasan Presiden Prabowo Subianto
KN. Pemerintah diminta untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Kepolisian Negara RI menduduki jabatan sipil. Sebab, putusan MK bersifat retrospektif atau berlaku sejak diucapkan dalam sidang. MK…
DPR RI belum berani bahas RUU Perampasan Aset
KN. Komisi III DPR belum memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset karena masih harus menuntaskan RUU Penyesuaian Pidana sebagai tindak lanjut implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. Komisi III…
Konferensi Kota Toleran: Mendorong Peta Baru Pemajuan Toleransi
KN. Sejak tahun 2015 hingga 2024, SETARA Institute secara rutin menyusun dan mempublikasikan studi Indeks Kota Toleran yang bertujuan mempromosikan berbagai praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Dalam perkembangannya, Indeks…
Gerakan Rakyat Menggugat Jambi
KN. Segera usut tuntas kasus dugaan korupsi mark up anggaran pembelian lahan Islamic Center Batanghari – Jambi yang menyeret nama anggota DPR RI (Elpisina) dari Partai (PKB) dan Bupati Batanghari…
ASPIRASI: Tindak Tegas Bos Perusahaan Pelaku Tindakan Biadab terhadap Buruh
admin
- June 29, 2026
- 33 views