Pemerintah c.q Polri patuhi keputusan MK : Menanti ketegasan Presiden Prabowo Subianto
KN. Pemerintah diminta untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Kepolisian Negara RI menduduki jabatan sipil. Sebab, putusan MK bersifat retrospektif atau berlaku sejak diucapkan dalam sidang. MK…
Gonjang ganjing UU KUHAP
KN. Proses pembahasan dan pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dinilai masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti diamanatkan…
DPR RI belum berani bahas RUU Perampasan Aset
KN. Komisi III DPR belum memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset karena masih harus menuntaskan RUU Penyesuaian Pidana sebagai tindak lanjut implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. Komisi III…
Konferensi Kota Toleran: Mendorong Peta Baru Pemajuan Toleransi
KN. Sejak tahun 2015 hingga 2024, SETARA Institute secara rutin menyusun dan mempublikasikan studi Indeks Kota Toleran yang bertujuan mempromosikan berbagai praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Dalam perkembangannya, Indeks…
admin
JELANG 2 TAHUN PRABOWO, ASPIRASI: JANGAN SAMPAI BONUS DEMOGRAFI BERUBAH JADI BONUS PENGANGGURAN
Glembert
- September 29, 2026
- 61 views